Tak Ada Agenda Turunkan SBY

JAKARTA- Rencana aksi 28 Januari yang bertepatan dengan 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono Kamis (28/1) ini diperkirakan akan diikuti ribuan orang dari berbagai elemen. Dalam aksi ini, tidak ada agenda untuk menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dikemukakan pegiat gerakan sosial Ray Rangkuti dan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Yudi Latief secara terpisah di Jakarta, Rabu (27/1).
Menurut Ray, ada dua hal yang harus disadari semua pihak terkait dengan aksi massa ini. Pertama, aksi massa ini adalah murni kritik terhadap kebijakan SBY yang gagal di hampir segala bidang. Kedua, aksi ini adalah aksi damai yang akan menghormati semua aturan yang berlaku.

’’Kami laksanakan dan akan kumpul di sekitar Monas. Aksi ini murni kritik terhadap lima tahun 100 hari kepemimpinan SBY yang gagal, baik dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kesejahateran masyarakat, pendidikan, lingkungan, serta demokrasi dan HAM,’’ kata Ray.

Parameter 

Dia menjamin bahwa aksi ini bukan makar dan tidak akan ada kekerasan. ’’Jika ada kekerasan, dapat dipastikan itu dilakukan bukan oleh orang-orang kami,’’ tandasnya.

Hal serupa juga ditegaskan aktivis Gerakan Indonesia Bersih Yudi Latief yang menjamin bahwa pada aksi hari ini tidak ada agenda untuk memaksakan Presiden turun. ’’Kalau mau menurunkan Presiden pasti ada tata caranya. Kami cuma ingin menyampaikan tekanan moral bahwa Presiden lebih baik mundur,’’ katanya.

Dia menjelaskan, kegagalan SBY ditandai oleh beberapa parameter, antara lain adalah dari sektor ekonomi dan sektor ketatanegaraan. ’’Kita lihat bahwa SBY tidak bisa mengatasi persoalan mendasar ketatanegaraan. Banyak produk perundang-undangan yang bertabrakan. Lalu di bidang ekonomi SBY menjadi boneka nekolim, dimana ACFTA tetap berlangsung di tengah ketidakmampuan produsen lokal dalam menghadapi ACFTA,’’ ujarnya.

Rencana unjuk rasa hari ini, setidaknya 62 organisasi telah meminta izin ke Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafly Amar, di Jakarta, kemarin menuturkan, diperkirakan 40 ribu orang turun ke jalan. ‘’Dari 62 organisasi itu, estimasi kami sekitar 40 ribu orang,’’ katanya.

Guna mengamankan aksi itu, 10 ribu personil Polda Metro Jaya telah disiapkan. Mereka akan disebar ke berbagai titik, di antaranya di depan Istana Negara (2.479 personil), Istana Wakil Presiden (673), Gedung DPR (2.479), Gedung Kementrian Keuangan (145), Gedung Bank Indonesia (148), Bundaran HI (278), Mahkamah Konstitusi (261), dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 221 anggota.

Personil dari Polda Metro Jaya tersebut akan dibantu dari Mabes Polri sebanyak 1500 anggota, serta 750 anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan cadangan.

Boy menambahkan, selain mengamankan objek-objek penting, pihaknya juga melakukan pengawasan ke pintu masuk Jakarta. ‘’Kalau ada potensi bentrok, tentu kami antisipasi,’’ tuturnya.

Kenegaraan Para demonstran dipastikan tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden, karena SBY memilih melakukan kegiatan kenegaraan di Banten.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan SBY tidak akan berada di kantornya. ‘’Presiden besok (hari ini-red) akan berada di Banten untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga uap,’’ katanya.

Julian membantah SBY sengaja ke Banten untuk menghindari berhadapan dengan para demonstran yang rencananya akan menggelar aksi besar-besaran. ‘’Tidak. Itu memang sudah diagendakan sejak lama,’’ tepisnya.

Pemerintah, menurutnya, tidak merasa perlu untuk melarang aksi demo seperti itu, karena aksi demo merupakan ekspresi kebebasan publik. Pemerintah hanya mengimbau agar aksi demo hari ini dapat berjalan tertib dan mewaspadai adanya pihak-pihak yang berusaha menyusup.

‘’Hendaknya semua pihak bisa jaga diri, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam arti kontraproduktif. Kalau nanti ternyata disusupi atau ada kelompok lain dan kita tidak tahu dari mana mereka masuk dan mengambil kesempatan, itu yang sangat disayangkan,’’ tandas Julian.

Ketua DPP Parai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan, demonstrasi adalah hal wajar dalam demokrasi. Dipertanyakan bagaimana ada mosi tidak percaya dari ribuan orang kepada pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis oleh lebih dari 70 juta pemilih. ‘’Tentu saja itu malah berseberangan dengan prinsip demokrasi.’’

Menurutnya, demokrasi akan sehat, dewasa dan berguna bagi rakyat jika dijalankan secara konstitusional. Tidak boleh dijalankan dengan selera sendiri-sendiri. ‘’Kalau selera sendiri-sendiri yang memandu, demokrasi kita akan jatuh ke jurang anarkhi. Dan anarkhi adalah harapan bagi orang yang diragukan kewarasannya. Itu jelas merupakan penyakit dan ancaman bagi demokrasi kita.’’

Terkait dengan rencana demo besar-besaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengantisipasinya dengan menyiapkan sebanyak 9.400 personil dari Polda Metro Jaya dan 4.000 personil Satpol Pamong Praja.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, seluruh unsur dan jajaran Muspida Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para pengunjuk rasa agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, dan lancar.

Fauzi mengungkapkan, fasilitas yang akan diberikan kepada peserta unjuk rasa antara lain kebebasan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, depan Istana Negara Presiden, Istana Wakil Presiden, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta gedung MPR/DPR. Mereka juga akan dikawal aparat kepolisian agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan rasa aman.

Sementara ratusan orang berdemo di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta. Unjuk rasa juga terjadi di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Massa tersebut setidaknya berasal dari empat organisasi, yakni, Aliansi Mahasiswa Nusantara, Jaringan Pemuda Penggerak, Forum Urindo, dan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi.

Dalam aksinya, mereka meminta kasus Bank Century diungkap tuntas, dan semua pejabat negara yang terindikasi terlibat dalam kasus Bank Century harus bersedia mundur.

Sedangkan di Bundaran HI, selain massa yang meminta pertanggungjawaban pemerintah, terdapat juga massa pendukung pemerintah. Walaupun berada di pihak yang berseberangan, tidak ada keributan dalam aksi tersebut.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengingatkan massa yang turun jalan untuk mematuhi aturan main. Demo harus dilengkapi dengan pemberitahuan kepada pihak Kepolisian. Jika tak ada izin dari polisi, polisi diminta untuk membubarkan paksa.

“Demo boleh saja asal punya izin. Tetapi kalau saya boleh berpendapat, lebih baik warga Jatim tak usah demo, biar diwakili massa di Jakarta saja. Isu yang diangkat bisa dititipkan kepada temannya di Jakarta,” tegas Gus Ipul di Surabaya.

Ketua Umum PP GP Ansor itu tak melarang massa yang akan menggelar demo. Tapi, katanya, agar tak mengganggu kepentingan masyarakat umum dan mengancam situasi keamanan yang telah kondusif, lebih baik niat demo diurungkan saja.

Menakartrans Muhaimin Iskandar tak melarang kaum buruh jika ingin turun jalan hari ini. Cak Imin—panggilan akrab Muhaimin Iskandar— mempersilakan kaum buruh untuk berdemo dalam menyikapi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Cak Imin mengingatkan agar agenda yang diusung terkait hak normatif buruh. “Jangan sampai ditunggangi soal politik,” ujarnya.