40 Panser made in PT Pindad untuk TNI

(Radar Pekalongan) SEBANYAK 40 unit panser berjajar rapi di depan hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, kemarin (10/7). Itu adalah panser produksi PT Pindad, yang siap diserahterimakan kepada TNI.

Setahun silam, panser jenis itu telah menarik hati Wapres Jusuf Kalla (JK). Dinilai tangguh, dan biaya lebih murah, JK langsung memesan panser jenis itu kepada PT Pindad untuk digunakan TNI. Pesanan ia tulis pada secarik kertas, langsung dibuat di atas prototipe panser itu.

Beberapa kali, JK juga mengunjungi proses pembuatannya. Pembelian panser buatan dalam negeri itu, diperkirakan menghemat anggaran negara hingga Rp 1,5 triliun jika dibandingkan dengan mengimpor.
Kini, 40 panser itu telah siap diserahterimakan kepada TNI. Itu adalah bagian dari 154 panser yang dipesan kepada PT Pindad. Sebagai presiden, kemarin (10/7) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyaksikan kerjasama itu.

Turut hadir, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jendral Djoko Santoso, Kepala Staf tiga angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, dan Men BUMN Sofyan Djalil, serta Menseskab Sudi Silalahi.
Pelaksanaan serah terima itu sempat maju-mundur. Agenda semula, direncanakan digelar pada 5 Juli lalu, sebelum Pilpres digelar. Kemudian ditunda, dan direncanakan digelar 7 Juli, sehari sebelum tanggal pencontrengan. Akhirnya, serah terima dilangsungkan kemarin. .

Usai pidato dan peninjauan, SBY langsung menaiki Panser tersebut. Ia berdiri, melambaikan tangan, dan memberi acungan jempol untuk kendaraan tempur buatan dalam negeri itu.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan produksi panser oleh PT Pindad itu adalah kendaraan tempur pertama yang diproduksi di dalam negeri sejak era reformasi. Keempatpuluh panser yang diserahkan kepada TNI merupakan bagian dari kontrak pembelian kepada PT Pindad sebanyak 154 unit panser senilai Rp 1,12 triliun.

Presiden SBY mengatakan panser buatan PT Pindad tersebut merupakan prestasi gemilang putra dan putri bangsa. "Inovasi ini tidak kalah dari negara lain," katanya. SBY mengatakan, keinginan agar TNI menggunakan produk dalam negeri sudah ia ungkapkan sejak 2005.
Menurut SBY, jika industri strategis di dalam negeri bisa memproduksi, wajib menggunakannya, asalkan kualitasnya kompetitif dibanding impor. "Malu, jika kita harus mengimpor senapan atau sepatu dari luar negeri," kata SBY.
Sedangkan untuk alat utama sistem senjata (alutsista) canggih yang belum bisa diproduksi, seperti pesawat tempur dan kapal selam, bisa dibeli dari negara lain. "Itu pun tidak boleh ada kondisionalitas," katanya.
SBY mengatakan, pembelian Alutsista harus didasarkan pada skala prioritas. "Jangan tiba-tiba beli," kata SBY. Karena ini juga terkait bisnis, SBY juga meminta audit dilaksanakan agar sesuai standar.
SBY mengatakan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2010 diusulkan meningkat Rp 7 triliun, yakni dari Rp 33,6 triliun tahun ini menjadi Rp 40,6 triliun. "Itu naik lebih dari 20 persen," katanya. Dari tahun ke tahun, lanjut SBY, akan diusahakan mendekati kebutuhan minimum essential force Rp 100-120 triliun.